L. ARTIKEL BUDAYA

haryadi baskoro 1REFORMASI PEMBANGUNAN MASYARAKAT ADAT

Oleh: Haryadi Baskoro*)

”Kami masyarakat adat, berjalan ke masa depan dalam jejak langkah leluhur kami, yang dihubungkan oleh daur kehidupan dengan tanah dan kehidupan kami.” (Deklarasi Kari Oca, Piagam Bumi oleh Masyarakat Adat Sedunia di Brazil, 25-30 Mei 1993).

Tanggal 9 Agustus diperingati sebagai Hari Masyarakat Adat Sedunia atau Hari Bangsa Pribumi Sedunia (The International Day of the World’s Indegenous People). Peringatan itu bersifat internasional karena ditetapkan melalui Resolusi General Assembly Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) No 49/214 pada 23 Desember 1994.

Masyarakat adat itu sendiri biasanya merupakan komunitas lokal yang bersifat tradisional. Sedangkan pada Pasal 1 ayat (1a) Konvensi ILO 169, masyarakat adat didefinisikan sebagai komunitas yang berdiam di negara-negara merdeka di mana kondisi-kondisi sosial, budaya, dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian masyarakat lain di negara tersebut, dan yang statusnya diatur seluruhnya atau sebagian oleh adat dan tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan hukum dan peraturan khusus.

Sebagai sebuah komunitas (social community), masyarakat adat merupakan sebuah kelompok sosial yang memiliki basis kewilayahan. Sebagai kelompok sosial ia memiliki sistem kepemimpinan (politik) dan sistem hukum sendiri (hukum adat). Masyarakat Dayak Bahau misalnya, mempunyai kepala adat tersendiri yang disebut Hipui yang dibantu oleh sebuah dewan pengambil keputusan (penggawa). Ada pula Ayaq Daleg yang adalah orang-orang yang memegang kekuasaan di tingkat kelompok keluarga dalam himpunan pemukiman ladang. Demikian juga masyarakat Dayak Benuaq mempunyai sistem kelembagaan adat yang cukup kompleks yang terdiri dari Mantiq, Penggapit Penggawa, Manookng, dan Tuhaq Pokatn.

Ketika Indonesia baru merdeka, eksistensi masyarakat-masyarakat adat yang merupakan komunitas-komunitas asli di tanah air masih sangat dihargai. Hal itu terasa dalam uraian pada bagian Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 (sebelum diamandemen): ”Dalam teritoir Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 zelfstuurende landschappen (daerah swapraja) dan volksgemeenschappen (desa) seperti desa di Jawa dan Bali, negeri Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.”

Memasuki era Orde Baru, alasan untuk menegakkan NKRI dan alasan untuk menyeragamkan sistem pemerintahan daerah telah meminggirkan eksistensi masyarakat-masyarakat adat di tanah air. Di Kalimantan Timur misalnya, lembaga-lembaga adat setempat dipaksakan masuk ke dalam struktur pemerintahan desa. Sepertinya apresiatif, namun menurut Mikail Coomans (1987) justru melemahkan eksistensinya karena mekanisme pemerintah desa tidak memihak pada kepentingan masyarakat adat. Widjono (1998) melihat usaha pemerintah supaya kepala-kepala adat ”dinegerikan” (diberi surat keputusan, honor, dan seragam dari pemerintah) merupakan bukti intervensi pemerintah yang melumpuhkan eksistensi lembaga adat tradisional. Lebih lanjut, pemilihan kepala-kepala adat banyak dilakukan dengan campur tangan bukan hanya dari Kepala Desa, tetapi juga dari Camat dan Bupati.

Peminggiran masyarakat adat pada era Orba juga terasa sekali ketika hukum adat dianggap angin lalu. Pernah dalam sebuah forum, sebagaimana dicatat Widjono (1998), pemrasaran dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Timur menyatakan bahwa di wilayah Kalimantan tidak dijumpai adanya masyarakat hukum adat sehingga tidak ada pula hak ulayat. Pendapat itu tentu berseberangan dengan penemuan Ter Haar yang menandaskan bahwa semua bangsa yang berdiam di seluruh Kepulauan Indonesia merupakan masyarakat hukum adat (rechtsgemeenchappen).

Semasa rezim Orba berkuasa, penjarahan kekayaan alam di wilayah-wilayah yang secara tradisional merupakan warisan milik masyarakat-masyarakat adat juga terjadi secara luar biasa. Abdullah Yazid dkk (2007) mencatat keuntungan PT Freeport McMoan Coper and Gold Inc adalah US $ 1,8 miliar per tahun dari usaha penambangan mereka di Papua. Yang menyedihkan, mereka membuang limbah-limbah ke aliran Sungai Aghawaghon yang menyatu dengan sungai Otonoma dan Ajkwa sehingga sungai itu tak bisa digunakan dalam bentuk apapun. Suku Amungme di Papua yang secara hukum hak ulayat semestinya lebih berhak atas kekayaan alam itu hanya bisa menelan pil pahit berupa kerusakan alam, penderitaan, kemiskinan, dan peminggiran.

Penjarahan juga terjadi di bumi Kalimantan yang dijuluki ”lumbung republik” itu. Sejak diberlakukannya UU No 1 Tahun 1967 tentang PMA dan UU No 6 Tahun 1968 tentang PMDN, eksploitasi hutan merebak dengan sistem Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Menurut catatan Walhi (1992), konsesi HPH dari 25 unit pada 1968 naik menjadi 574 unit pada 1990. Produksi log melonjak dari 6 juta meter kubik pada 1967 menjadi 31 juta meter kubik pada 1990. Devisa yang diperoleh dari ekspor hasil hutan naik dari US$ 3 juta pada 1960 menjadi US $ 300 juta pada 1988.

Pada era reformasi, semestinya pembangunan (pembinaan) terhadap masyarakat adat bersifat lebih memanusiakan. Sebenarnya masyarakat-masyarakat adat di Indonesia cukup mengutamakan musyawarah. Di suku Dayak Benuaq misalnya, ada adat besara, yaitu suatu musyawarah adat dari warga setempat untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum. Jadi, dalam rangka menerapkan sistem hukum berkenaan dengan eksistensi masyarakat adat, mereka harus diajak bermusyawarah. Tidak asal memberlakukan undang-undang dengan anggapan bahwa semua orang tahu hukum (paham adaqium ienderren wordt geacht de wet tekennen). Pembinaan juga harus dilakukan dengan pendekatan kebudayaan, mengaktualisasikan, melestarikan kearifan-kearifan lokal. Selama ini sistem perladangan berpindah yang dilakukan oleh suku Dayak misalnya, dianggap merusak lingkungan. Mereka dituduh sebagai ”perambah hutan”. Padahal, sebenarnya mereka memiliki sistem filosofi yang disebut alas mentun yang sangat berwawasan kelestarian alam. Lebih arif ketimbang para para kapitalis penjarah itu!

*) Haryadi Baskoro SSos MA MHum, pengamat, peneliti, penulis bidang kebudayaan. Lihat juga tulisan-tulisannya yang lain di www.haryadibaskoro.wordpress.com.

Published in: on September 14, 2009 at 7:46 am  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://lovedayak.wordpress.com/2009/09/14/l-artikel-budaya/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: